Kajian Fiskal Regional, BPKP: Perlu Penguatan UMKM dan Pemanfaatan Digitalisasi

Bengkulu (AMBONEWS) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaksanakan Diseminasi Kebijakan Fiskal Regional (KFR) triwulan II Provinsi Bengkulu, di Aula Kantor DJPb Rabu (08/09), pagi.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu, Anshori dan dilanjutkan dengan paparan KFR oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Syarwan.

Syarwan menjelaskan perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antar instansi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kebijakan fiskal yang tepat dan akurat.

⁣Pada kesempatan ini Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu Iskandar Novianto memberikan beberapa masukan terkait KFR Provinsi Bengkulu Triwulan II. Di antaranya bahwa perlunya penguatan UMKM, program hilirisasi, maupun Added Value dari produk-produk di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.⁣

⁣Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu menyebutkan bahwa di masa pandemi dan revolusi industri 4.0 sekarang ini adalah era kolaborasi untuk setiap lini pemerintahan.

"Mengambil contoh UMKM di negara maju pengelolaannya betul-betul dibangun dari masyarakat sampai ke jajaran pimpinan pengambil kebijakan dan keputusan" kata Iskandar.

Selain itu bila ada peluang aset yang dirasa potensial untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan pihak lain dapat dilaksanakan, namun tetap dengan menjaga akuntabilitas dan diawasi pengelolaannya. Sehingga sejalan untuk peningkatan perekonomian yang ada di Provinsi Bengkulu.⁣

⁣Ditegaskan Iskandar bahwa semua sektor baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan akademisi perlu berkolaborasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Bahkan basis akuntansi pemerintahan secara aktual juga dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi keuangan terkait anggaran berbasis kinerja bagi pengambilan keputusan" pungkasnya.⁣