Penyaluran BLT di Mukomuko Diminta Tidak Ada Monopoli Data

AMBONEWS.COM, Mukomuko - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Mukomuko diminta untuk adil dan tidak ada monopoli data.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko, Sukiman, mengapresiasi para relawan Covid-19 yang sudah menyalurkan BLT kepada warga Mukomuko yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

Namun, bagi desa yang belum menyalurkan BLT kepada masyarakat, diharapkan untuk cepat dan segera menyalurkan BLT tersebut.

Mengenai anggaran untuk BLT ini, diambil dari Dana Desa setiap desa sebesar 25 persen bagi DD nya Rp 800 juta, sebesar 30 persen bagi DD nya Rp 1 miliar serta sebesar 35 persen bagi yang DD nya Rp 1,2 miliar.

Penentuan besaran anggaran yang dialokasikan untuk BLT ini pun harus melalui musyawarah desa (musdes) dan disepakati oleh Pemerintah Daerah (Pemdes).

"Tidak menutup kemungkinan dengan desa lain itu pasti beda. Contoh apa bila dalam Musdes tersebut hanya di temukan hanya 34 KK, itupun tidak bermasalah berarti desa tersebut sudah baik untuk SDM nya dan sisanya untuk di alihkan ke pembangunan lagi dari 25% ,30%, dan 35% tersebut," Ungkap Sukiman kepada jurnalis ambonews.com saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (3/6).

Tak hanya itu, apabila dalam penyaluran BLT tersebut terdapat perangkat desa maupun yang berprofesi sebagai PNS tercatat dalam penerima, maka hal ini tidak diperbolehkan dan uang yang diterima harus dikembalikan lagi kepada bendahara desa.

Sutrimo