Pemkot dan DPRD Serap Aspirasi BMA Terkait Penerbitan SK Ketua Adat

Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) bersama bagian hukum dan pemerintahan Sekretariat Kota Bengkulu, di Kantor DPRD, Senin (22/2/2021) pagi.

Ketua Komisi I Teuku Zulkarnain yang didampingi anggota DPRD Ariyono Gumay, Kusmito Gunawan, Nuzuludin, Wawan PB dan Roni L Tobing membahas tentang penerbitan surat keputusan (SK) ketua adat di seluruh kelurahan di Kota Bengkulu.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Nuzuludin mengatakan bahwa diadakannya hearing karena ada temuan terkait belum diterbitkannya surat keputusan (SK) ketua adat dis seluruh Kelurahan di Kota Bengkulu.

“Kami menemukan bahwa ketua adat di kelurahan belum memiliki surat keputusan (SK), jadi legalitas mereka dipertanyakan. Oleh karena itu, kami minta Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu untuk segera menuntaskan penertbitkan SK ketua adat tersebut, agar ketua adat yang sudah terpilih bisa melakukan tugasnya. Jika bisa pada tanggal 17 Maret yang bertepatan dengan HUT Kota Bengkulu semuanya sudah dibagikan,” jelas Nuzuludin.

Hearing dilakukan lantaran ada beberapa kendala yang dialami Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu.

“Salah satunya seperti di Kelurahan Panorama,  di sana ketua adatnya sudah meninggal dan sudah dilakukan pemilihan ketua yang baru, tetapi belum bisa melakukan tugasnya karena belum berlandaskan SK. Tentu akan ditanya nanti legalitasnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua BMA Kota Bengkulu Harmen Z mengatakan kehadirannya di hearing Komisi I DPRD sebagai permohonan penerbitan SK melalalui jalur DPRD agar menyampaikan ke Pemkot.

“Kami kesini untuk menyampaikan SK ketua adat di kelurahan sudah habis masa berlakunya. Jadi, melalui DRPD kita sampaikan aspirasi untuk meminta Pemkot agar menerbitkan SK baru,” ujar Harmen.

Mengetahui hal itu, perwakilan Pemkot Bengkulu yakni bagian hukum dan pemerintahan Sekretariat Kota Bengkulu langsung merespon baik aspirasi tersebut dengan meminta pihak BMA untuk mengumpulkan data.

“Respon Pemkot dan DPRD sangat baik. Kita diberi waktu untuk menyampaikan data-data ketua adat dan lainnya paling lama 5 maret nanti. Dan semoga SK ini sebelum HUT kota telah diterbitkan,” tutupnya.

Diketahui pmilihan ketua adat dilakukan melalui musyawarah daerah (Musda). Setelah itu, SK ketua adat dikukuhkan oleh wali kota. (Bisri/ Adv)