AMBONEWS.COM, Bengkulu - Kasatpol PP Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar menjelaskan, Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Saat ini pelaksanaannya masih pada tahap sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha.
AMBONEWS.COM, Bengkulu - Penanganan dan pencegahan Covid-19 aspek kesehatan di Provinsi Bengkulu, dikatakan Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Anton telah dilaksanakan secara maksimal oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu, yang dikomandoi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
AMBONEWS.COM, Bengkulu Utara - Bupati Bengkulu Utara, Ir.H.Mian, yang juga ketua tim satuan tugas percepatan penanganan covid-19 kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparat pemerintah menjadi pionir ditengah tengah masyarakat dalam kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.
Bahkan ASN harus terlibat langsung dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan.
AMBONEWS.COM, Kota Bengkulu - Beredar informasi via whatsapp bahwa Walikota Bengkulu Helmi Hasan akan melakukan razia pelajar/siswa pada malam hari bersama Satpol PP. Info yang dikirim secara berantai dari grup whatsapp itu (termasuk grup Jurnalis) disebutkan bahwa walikota akan keliling membawa mobil GDS (Gerakan Disiplin Siswa).
AMBONEWS.COM, Bengkulu - Dalam waktu dekat satuan pendidikan di delapan kabupaten di Provinsi Bengkulu sudah dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri usai Mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, bertempat di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Rabu (2/9).
AMBONEWS.COM, Jakarta - Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam bentuk kegiatan pertemuan fisik dibatasi, seperti kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja reses, kunjungan kerja perorangan dalam rangka sosialisasi undang-undang, Focus Group Discussion (FGD), dan seminar yang biasa dilakukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat.
