AMBONEWS.COM, Jakarta - DPR RI menjawab kesimpangsiuran mengenai jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa draf final UU Cipta Kerja yaitu berjumlah 812 halaman. Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang dan selebihnya merupakan penjelasan.
AMBONEWS.COM, Bengkulu - Menindaklanjuti aksi penolakan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Himpunan Mahasiswa Iislam (HMI) Cabang Bengkulu secara tegas menyatakan pernyataan sikap.
Terdapat tiga poin penting pernyataan sikap dari para mahasiswa ini, yakni :
AMBONEWS.COM, Bengkulu - Ribuan massa aksi yang berasal dari mahasiswa, buruh, petani, dan pelajar yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (08/10/2020).
Unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapang Kerja dilakukan oleh BEM se-Provinsi Bengkulu, organisasi Mahasiswa seperti IMM, GMNI, HMI, KAMMI, Himpunan Mahasiswa Seluma dan NGO.
AMBONEWS.COM, Jakarta - DPR RI telah secara resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Meski menuai beragam polemik di publik, Omnibus Law ini diyakini menjadi regulasi akan memudahkan investasi dan akan berdampak baik pada pembukaan lapangan kerja di daerah.
Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hasan Basri mengungkapkan bahwa DPD RI telah berupaya sangat keras untuk memperjuangkan aspirasi daerah dalam pembahasan tingkat pertama RUU Cipta Kerja.
AMBONEWS.COM, Bengkulu - Banyak terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kenetagakerjaan atau biasa dikenal dengan Omnibus Law. Maka dari itu, Komunitas Harapan Indonesia (HARPINDO) Bengkulu ajak memahami bersama mengenai Omnibus Law itu.
AMBONEWS.COM, Mukomuko - Serikat Pekerja Kabupaten Mukomuko bahas tuntas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang tengah menjadi pro kontra banyak pihak.
Ada sembilan poin yang menjadi pusat perhatian para pekerja ini untuk direvisi atau dikaji ulang, yaitu berkaitan dengan hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, karyawan kontrak seumur hidup kemudian yang berkaitan dengan osorsing seumur hidup.
