Jakarta (AMBONEWS) - Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum, Cahyo Rahadian Muzhar diduga melakukan pelanggaran hukum dengan terlibat dalam permufakatan rapi antara Dirjen AHU Kementerian Hukum, Para Pembina Yayasan versi Kemendikbud, dan Notaris Andi Sona Ramadhini tampak dalam upaya penggantian data Akta Yayasan Trisakti.

Jakarta (AMBONEWS) - Hingga 22 September 2024, sebanyak 7.614 orang masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan (cekal) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Dari total tersebut, 602 merupakan pencegahan sementara 7.012 merupakan penangkalan (penolakan masuk orang asing ke Indonesia). Sebanyak 1.644 orang asing yang ditangkal (23,5%) masuk dalam daftar tangkal untuk pertama kali sedangkan 76,5% di antaranya telah diperpanjang masa penangkalannya. 

Bengkulu (AMBONEWS) - Melalui Kuasa Hukumya M.Emir Miftah, S.H dan Ricki Pratama Putra, S.H,CPM Tiga orang yakni David Narton, Nur Ali, Rafiul Hatta mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu atas putusan yang telah diterima dari Pengadilan Negeri (PN) Tubei dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akibat kegiatan Ekplorasi PT PGE Hulualais.

Bengkulu Utara (AMBONEWS) -  Ratusan petani dari Forum Petani Air Palik Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu menggelar aksi penolakan atas Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT Bimas Raya Sawitindo (BRS), dengan mendatangi kantor perusahaan tersebut pada Senin 29 Juli 2024.

Bengkulu (AMBONEWS) - Pada Selasa (23/07/2024), Kanwil Kemenkumham Bengkulu melalui Divisi Pemasyarakatan melakukan penggeledahan di blok hunian WBP pada Lapas Kelas IIA Bengkulu. Mewakili Kepala Kantor Wilayah (Santosa), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Teguh Wibowo) didampingi oleh Kepala Bidang Keamanan (Candra Kushendar), Kepala Bidang Pembinaan (Andi Mulyadi) beserta jajaran melaksanakan kegiatan dalam rangka meminimalisir adanya barang-barang terlarang seperti handphone, obat-obatan maupun senjata tajam di dalam kamar. 

Jakarta (AMBONEWS) - Indonesia Police Watch menyarankan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk menonaktifkan sementara Kombes Pol Dodi Darjanto dari jabatan Dirlantas Polda Sulteng.

"Karena tindakan itu sudah masuk kategori dugaan pelanggaran etik dan sikap arogan, sebaiknya Kapolda Sulteng menonaktifkan sementara untuk tindakan disiplin," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dihubungi dari Palu, Senin.