Bengkulu (AMBONEWS) - Upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pandemi melalui pajak daerah, hingga saat ini terus dimaksimalkan Pemprov Bengkulu.
Terlebih hampir 2 tahun pandemi COVID-19, transfer dari pusat ke Kas Pemprov Bengkulu mengalami penurunan hingga lebih dari 50 persen, seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Bengkulu Utara (AMBONEWS) - Satuan Lantas Polres Bengkulu Utara (BU) Polda Bengkulu mencatat dari 1.461 kendaraan Dinas menunggak pajak sekitar 771 kendaraan di lingkup Pemerintah kabupaten BU.
Menyikapi hal tersebut, Sat Lantas Polres BU menghimbau seluruh OPD Pemkab BU agar dapat membayarkan pajak Randis tersebut.
Kota Bengkulu (AMBONEWS) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu meminta Pemerintah Kota lebih tegas dalam menagih tunggakan pajak daerah. Ketua Komisi 3 Hj. Baidari Citra Dewi dalam Sidak yang dilakukan bersama Bapenda Kota Bengkulu terhadap beberapa wajib pajak hari ini (15/06) mengatakan Perda tentang Pajak Daerah telah memuat sanksi tegas bagi wajib pajak yang menunggak setoran atau pembayaran pajak.
Menurutnya Bapenda bisa memberlakukan sanksi tersebut pada wajib pajak yang tidak taat.
Jakarta (AMBONEWS) - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) memprotes rencana pemerintah menjadikan kebutuhan pokok sebagai objek pajak. Rencana ini tertuang dalam perluasan objek pajak PPN dan diatur dalam revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri meminta pemerintah membatalkan wacana masuknya sembako ke dalam barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
Jakarta (AMBONEWS) - Beras, daging hingga telur bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Di mana hal ini tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, pedagang pasar tentu menolak rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.
Bengkulu (AMBONEWS) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Edwar Samsi menyebutkan saat ini pihaknya tengah menunggu usulan dari pemerintah daerah terkait rencana pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dijanjikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
"Kami belum melihat seperti apa rencana dari pembebasan PKB bermotor itu. Eksekutif juga belum mengajukan. Kami masih menunggu draft pengajuannya seperti apa," kata Edwar, Sabtu (6/3/2021).
