Bengkulu (AMBONEWS) - Bidang Propam Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu melaksanakan penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktiblin) yang diikuti oleh seluruh personil Polda Bengkulu, Rabu (19/01/22) pagi.
Di lokasi Gaktibplin, terlihat beberapa personil Bid Propam melakukan pengecekan kelengkapan yang dimiliki oleh setiap personil baik identitas diri, maupun surat menyurat kendaraan.
Kalimantan Barat (AMBONEWS) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi serentak se-Indonesia dengan menghadiri secara langsung di Lapangan Kantor Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (19/1/2022).
Jakarta (AMBONEWS) - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Plt Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta kepala daerah menaati larangan bepergian ke luar negeri.
Langkah ini untuk menghindari penyebaran varian COVID-19, Omicron. Apalagi saat ini angka kasus penularannya di Indonesia cenderung meningkat.
Jakarta (AMBONEWS) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022). Pada kegiatan itu, BPK juga menyerahkan Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) kepada Kapolri.
Jakarta (AMBONEWS) – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kemendag menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jakarta (AMBONEWS) - Berdasarkan Sidang Kabinet Paripurna pada 30 Desember 2021, telah diputuskan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Perumahan akan diperpanjang sampai dengan Juni 2022.
Dengan ketentuan PPN DTP besaran dikurangi 50 persen dari 2021, sehingga menjadi PPN DTP sebesar 50 persen untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan PPN DTP sebesar 25 persen untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.
